Indonesia mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya tidak merayakatan HUT RI di Kota Jakarta. Tepat pada perayaan HUT RI yang ke-79, pemerintah Indonesia melakukan upacara perayaannya di IKN. IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia yang secara resmi telah menggantikan Kota Jakarta. Tetapi sebelum adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota, Jakarta akan tetap menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.
 |
| ilustrasi desain Istana Garuda di IKN (dok. Nyoman Nuarta) |
Namun ada beberapa salah kaprah yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Di sini kami mencoba merangkum ada 3 salah kaprah tentang pemindahan ibu kota Indonesia yang banyak berkembang ditengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ulasannya.
1. Pemindahan ibu kota bertujuan untuk melahirkan kota baru seperti Jakarta
Banyak yang menganggap kalau IKN selaku ibu kota Indonesia yang baru akan berkembang seperti Kota Jakarta. Anggapan tersebut tidaklah benar. Memang harus diakui kalau salah satu tujuan pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan negara adalah untuk pemerataan pembangunan. Namun bukan berarti IKN akan dikembangkan layaknya seperti Kota Jakarta.
Pemerintah Indonesia membangun IKN hanya sebagai pusat pemerintahan. Jadi tidak merangkap sebagai kota bisnis seperti Kota Jakarta. Bahkan hingga tahun 2045 penduduk IKN diproyeksikan hanya akan mencapai 2 juta jiwa.
Pertanyaannya, bagaimana pemerataan pembangunan bisa maksimal kalau IKN tidak dirancang seperti Kota Jakarta? Jawabannya adalah, yang akan disiapkan sebagai pusat bisnis seperti Kota Jakarta adalah kota penyangga IKN. Di sekitar IKN terdapat Kota Balikpapan yang saat ini perekonomiannya sudah cukup berkembang. Jadi kemungkinan besar Kota Balikpapan ini yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis.
2. Jokowi pencetus pemindahan pusat pemerintah Indonesia
Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia memang dilakukan pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi bukanlah pencetus wacana pemindahan pusat pemerintah Indonesia. Upaya untuk memindahkan pusat pemerintah Indonesia sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Bahkan Soekarno sudah pernah melakukan pembangunan dalam upaya memindahkan pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
Pembangunan tersebut dilakukan Soekarno di Kota Palangkaraya. Saat itu memang Kota Palangkaraya yang dipilih oleh Soekarno sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru menggantikan Jakarta. Di Kota Palangkaraya terdapat salah satu ruas jalan yang bernama Jalan Rusia. Jalan tersebut dirancang oleh insinyur Rusia yang bekerjasama dengan insinyur Indonesia. Tujuan dibangun jalan ini adalah bagian dari rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia. Sampai saat ini kondisi jalan tersebut masih relatif baik dan mulus.
3. Pembangunan IKN berjalan lambat
IKN merupakan sebuah proyek jangka panjang yang dilakukan secara multiyears. Jadi pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Makanya walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan perayaan HUT RI pertama di sana, IKN masih belum bisa ditempati seutuhnya.
Butuh waktu sekitar 15 tahun agar IKN bisa selesai sepenuhnya sejak awal pembangunan. Namun bukan berarti harus menunggu 15 tahun untuk memindahkan seluruh aparatur negara berdinas di IKN.
Itulah beberapa ulasan tentang salah kaprah yang beredar ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pemindahan pusat pemerintah Indonesia ke IKN. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat.
Referensi :
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3566700/kisah-sukarno-minta-rusia-bangun-jalan-di-palangka-raya
- https://kompas100.kompas.id/berita-ekonomi/kapan-ikn-selesai-dibangun-ini-jawaban-presiden-joko-widodo/
- https://ikn.kompas.com/read/2024/03/21/063528487/kata-ombudsman-ikn-tak-akan-jadi-seperti-jakarta-ini-alasannya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar